Tentang Papua

Propinsi Irian Jaya atau Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain:

Ansus
Amungme
Asmat
Ayamaru, mendiami daerah Sorong
Bauzi
Biak
Dani
Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken
Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari
Iha
Kamoro
Mandobo/Wambon
Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai

Lima Isu Perlu Diketahui Tentang Papua

[DARWIN] Pertemuan Melanesia Spearhead Grup (MSG) beberapa waktu lalu menerima kehadiran Indonesia sebagai anggota.

Pada saat yang sama Kelompok Pembebasan Papua Barat juga diterima, namun dengan status sebagai pengamat.

Jadi apa yang terjadi dengan adanya perkembangan baru tersebut?

Papua Barat sekarang adalah nama yang digunakan oleh para pendukung kemerdekaan wilayah tersebut, guna menyebut dua provinsi ujung timur Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Secara administratif kawasan pegunungan ini terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat dan menjadi rumah bagi sekitar 250 suku dari golongan etnis Melanesia.

Gerakan separatis di Papua Barat masih menjadi isu sensitif bagi Indonesia.

Berikut lima hal yang perlu anda ketahui untuk melihat apa yang terjadi di kawasan tersebut.

1. Melihat kembali sejarah Papua Barat

Daerah bekas jajahan Belanda, yang sebelumnya disebut sebagai Irian Jaya, sebenarnya bersiap untuk memerdekakan diri sebelum Indonesia menyebut bagian ini sebagai wilayahnya di tahun 1962.

Papua Barat secara resmi dinyatakan sebagai wilayah Indonesia setelah adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969 – sebuah referendum yang diawasi pelaksanaannya oleh PBB.

Ketika itu, sekitar 1.026 warga Papua dipilih sebagai perwakilan untuk menentukan apakah wilayah itu akan tetap bersama Republik Indonesia.

Setelah itu, di kawasan tersebut terjadi bentrokan senjata dan tindak kekerasan antara aparat keamanan Indonesia dengan pendukung pro-kemerdekaan.

Papua Barat adalah salah satu propinsi termiskin di Indonesia meskipun memiliki kekayaan mineral salah satu terbesar di dunia.

Menurut Australian Institute of Internatonal Affairs, tingkat kemiskinan di Papua Barat tiga kali lebih tinggi dari angka rerata di Indonesia.

2. Apa yang terjadi baru-baru ini?

Bulan Juni lalu, sebuah koalisi organisasi Papua Barat disetujui menjadi pengamat dalam kelompok bernama Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea, and Solomon Islands.

Kelompok bernama The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengajukan diri menjadi anggota penuh, dengan harapan gerakan mereka akan mendapat pengakuan lebih tinggi.

Anggota ULMWP yang menghadiri KTT tersebut di Honiara menyambut keputusan MSG sebagai langkah bersejarah bagi Papua Barat.

Paula Makabory berasal dari  Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition of Liberation) salah satu organisasi perlawanan yang bekerja berdampingan dengan ULMWP.

Dia mengatakan kepada ABC bahwa mereka akan terus berusaha menjadi anggota MSG karena ‘kami adalah bagian dari keluarga Melanesia’.

“Kami bukan Asia. Secara geografis, secara kultur kami adalah Melanesian,” kata Makabory.

“Bagi saya di dalam MSG, meskipun hanya sebagai pengamat, adalah kesempatan untuk berada di sana juga untuk berbicara dengan Indonesia, karena kami sudah mendorong Indonesia bagi adanya perundingan yang damai,” tambahnya.

3. Bagaimana dengan Indonesia?

Para pemimpin MSG memutuskan menerima Indonesia sebagai anggota sehingga membuka jalan bagi kerja sama yang lebih kuat antara Jakarta dan negara-negara Melanesia.

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama mengatakan, kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa dipertanyakan lagi.

“Provinsi itu adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga ketika kami berbicara mengenai Papua Barat dan penduduknya, MSG tidak memiliki pilihan kecuali berhubungan dengan Indonesia, dalam bentuk yang positif dan konstruktif,” katanya.

Sade Bimantara, juru bicara KBRI di Canberra mengatakan, ada 11 juta warga Indonesia keturunan Melanesia yang tersebar di lima provinsi di bagian timur Indonesia.

“Keangggotaan Indonesia’ di MSG akan membuka dan memperkuat koneksi antara warga Indonesia dan saudara-saudara Melanesia di Pasifik Selatan.” katanya.

Sejak tahun 1998, Bimantara mengatakan usaha sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Papua.

Lembaga Human Rights Watch mengatakan bahwa perilaku militer Indonesia di Papua menjadi salah satu faktor yang menciptakan perasaan antipati warga Papua terhadap pemerintah.

4. Apakah Ada Perubahan Situasi di Papua?

Pengamat politik di Indonesia mengatakan, Presiden Joko Widodo, berbeda dengan pendahulunya, berusaha membawa pendekatan berbeda soal Papua Barat.

“Pemerintahan Jokowi berusaha meningkatkan situasi hak asasi manusia, perekonomian dan juga kondisi keamanan di Papua,” kata Dr Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI.

“Jokowi sudah mengunjungi Papua empat kali, dan menjadi presiden Indonesia pertama yang memberikan perhatian dan waktunya untuk mengurusi Papua.”

Selama kunjungannya bulan Mei lalu, Presiden Jokowi memberikan pengampunan kepada lima tahanan politik Papua sebagai bagian dari ‘usaha pemerintah menghilangkan stigma bahwa Papua adalah daerah konflik.”

Dia juga mengumumkan pembatasan kunjungan media asing ke kawasan itu dicabut.

Dalam situasi keamanan, juru bicara KBRI Sade Bimantara mengatakan masih banyak tantangannya.

“Kekerasan yang terhadap di kedua belah pihak, baik terhadap penduduk sipil, individu dan kelompok separatis bersenjata juga terhadap pasukan keamanan,” katanya.

“Ketika terjadi pelanggaran, polisi harus bertindak, dan bila diperlukan misalnya membubarkan massa, ini dilakukan sesuatu dengan peraturan bagaimana menangani massa,” ujar Sade Bimantara.

“Tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan selalu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

5. Apa yang selanjutnya akan terjadi?

Pegiat hak asasi manusia, Paula Makabory mengatakan, dia meragukan bahwa pemerintah Indonesia akan menepati janji untuk menyelesaikan masalah Papua Barat.

“Tidaklah mengejutkan bagi saya untuk melihat Jokowi menjanjikan semua ini, sama seperti yang sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan yang lain,” katanya.

Makabory mengatakan kelompoknya akan terus melanjutkan kerja mereka bagi penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.

“Untuk mendapatkan kemerdekaan. itulah tujuannya.” katanya. “Kami memerlukan referendum yang benar sehingga warga bisa memilih. Ini bukan keputusan saya.”

Ia menambahkan, “Saya akan senang bisa hidup di negeri sendiri, di tanah sendiri, di tanah nenek moyang saya, yang perlu dijaga bagi generasi berikutnya.”

Juru bicara KBRI di Canberra mengatakan tidak ada pemungutan suara lagi yang bakal terjadi. “Tidak ada referendum yang direncanakan dan akan direncanakan untuk Papua Barat,” tegas Bimantara.

“Di tahun 1969, pemerintah Indonesia, Belanda, PBB dan anggotanya, dan yang terpenting warga Papua Barat mengukuhkan lagi bahwa Papua Barat adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia,” katanya.

Australia sendiri mengakui kedaulatan penuh Indonesia atas Papua, seperti tercantum dalam Perjanjian Lombok tahun 2006 antara Indonesia dan Australia. Kedaulatan Indonesia atas wilayah ini juga diakui secara luas oleh dunia internasional.[BERITASATU]

Ketemu Pendiri Google, Menkominfo Sampaikan Dua Permintaan

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga dijadwalkan akan bertemu founder Google Sergey Brin. Ada dua permintaan khusus yang ingin disampaikan di dalamnya.

“Saya akan bicara soal program seribu startup dan kelanjutan Project Loon,” ujar Rudiantara saat ditemui KompasTekno, Senin (28/12/2015).

Saat ini, menteri tengah berbicara dengan bos Google X itu di kantor Kemenkominfo, Jakarta.

Menteri yang akrab disapa Chief RA ini memang memiliki rencana mengembangkan ekosistem startup di tanah air.

Salah salah satunya adalah dengan cara mendukung inisiasi program seribu startup, yang direncanakan bakal menghasilkan 200 usaha rintisan digital berkualitas setiap tahun.

Raksasa mesin pencari itu pun memiliki program serupa, yaitu Launchad Accelerator. Mereka baru baru ini mengumumkan akan meluncurkan program itu di Indonesia.

Startup lokal bisa mengikuti program tersebut dan mendapatkan bantuan berupa mentoring, kunjungan ke Silicon Valley, hingga suntikan dana tanpa keterikatan saham.

Chief RA berharap Google bisa terlibat lebih banyak dalam usaha pengembangan startup lokal sejak awal, bukan hanya berada di bagian akhir saja. (Kompas)

 

Jokowi: Saatnya Tinggalkan Kultur Kepalsuan dan Kemunafikan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta hari raya Natal yang jatuh pada 25 Desember kemarin tidak hanya dijadikan sebagai perayaan dan seremonial belaka.

Menurut Jokowi, Natal tahun ini sangat tepat dijadikan sebagai waktu untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

“Sudah saatnya bergerak meninggalkan budaya kultur yang penuh kepalsuan, kemunafikan, dan mementingkan diri sendiri,” kata Jokowi dalam sambutannya di perayaan Natal Nasional 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (28/12/2015).

“Sekarang saat yang tepat untuk berbagi dengan sesama,” ucapnya.

Sandiwara

Acara perayaan Natal Nasional diikuti sekitar 10.000 masyarakat NTT, baik dari umat Kristiani, Muslim, Hindu, maupun Buddha. Tahun ini, acara mengambil tema “Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah”.

Toleransi dan keberagaman ditonjolkan dengan penampilan lantunan azan yang dipadukan dengan Ave Maria hingga kasidah.

“Merayakan Natal seharusnya bisa mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan antar-anak bangsa untuk menghayati Pancasila,” ujar Jokowi.

Di dunia yang berubah cepat, tambah Presiden, dibutuhkan insan yang berdikari, mengutamakan nilai budi pekerti, kepatutan, sopan santun, dan toleransi.

Natal juga harus membawa semangat kebersahajaan untuk berani mengatakan cukup, semangat untuk rela berbagi, dan tak menghamburkan uang, juga perkecil jurang antara kaya dan miskin.

“Natal tanpa perubahan perilaku hanyalah sandiwara,” ucap Jokowi mengutip Paus Fransiskus.

Acara ini dihadiri Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Panitia Perayaaan Natal Nasional Thomas Trikasih Lembong.

Hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. (Kompas)

 

Buru Penyerang Mapolsek Sinak, Polda Papua Terjunkan 3 Peleton Brimob

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menerjunkan tiga peleton Brimob dan Tim Khusus Polda Papua untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata yang menyerang Mapolsek Sinak, Kabupaten Puncak, Minggu (27/12/2015) malam.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, tiga peleton Brimob yang diterjunkan masing-masing satu peleton Brimob Detasemen B Timika, satu peleton Brimob Detasemen A, Kotaraja, dan satu peleton Brimob Puncak Jaya.

Patrige menambahkan, pengejaran juga melibatkan Tim Khusus Polda Papua yang sudah diterbangkan ke Sinak dari Jayapura, Senin (28/12/2015) pagi.

“Personel Brimob sudah diberangkatkan dari Timika, Jayapura, dan Mulia, Puncak Jaya. Pagi tadi ke Sinak untuk membantu pengejaran,” kata Patrige di Mapolda Papua, Senin.

Terkait pelaku penyerangan Mapolsek Sinak, menurut Patrige, pihaknya sudah mengidentifikasi kelompok bersenjata yang berada di daerah tersebut.

Dugaan juga diperkuat kesaksian sejumlah orang. Namun, polisi masih membutuhkan tambahan bukti pendukung keterlibatan kelompok tersebut.

“Indikasinya pelaku penyerangan adalah kelompok bersenjata yang ada di daerah itu,” ucap Patrige. (Kompas)

Ada Petugas Polsek Sinak yang Bantu Kelompok Bersenjata

JAYAPURA — Polda Papua menduga, penyerangan Mapolsek Sinak, Kabupaten Puncak, oleh kelompok bersenjata yang terjadi pada Minggu (27/12/2015) malam sudah direncanakan sebelumnya.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya keterlibatan DK, seorang tenaga bantuan operasional yang sudah bekerja di Mapolsek Sinak selama 4 tahun.

Saat kejadian, menurut Patrige, DK berperan membuka pintu belakang Mapolsek Sinak sehingga sekitar 25 pelaku penyerangan masuk ke Mapolsek Sinak dan menembaki lima anggota yang sedang berjaga sambil menonton televisi.

“Sempat terdengar bunyi tembakan dari arah belakang Mapolsek, dan puluhan anggota kelompok bersenjata masuk ke Mapolsek menembaki lima anggota yang memang agak lengah,” ungkap Patrige dalam keterangan pers di Mapolda Papua, Senin (28/12/2015).

Setelah membantu kelompok bersenjata ini, DKI pun menghilang. Dia diduga turut kabur bersama pelaku.

Dalam kejadian itu, menurut Patrige, dua anggota Polsek Sinak berhasil meloloskan diri. Bripda Rian, yang tertembak di lengan, kabur melalui ruangan Kapolsek Sinak dan melompat lewat jendela, sementara Briptu Dumapa berhasil kabur menerobos, lalu lompat keluar Mapolsek Sinak.

Keduanya kabur ke Makoramil Sinak untuk meminta bantuan. Sementara itu, tiga anggota Polsek Sinak lainnya yang sudah terkepung meninggal di tempat setelah diberondong tembakan anggota kelompok kriminal bersenjata.

“Briptu Muhammad Rasyid Ridho, Bripda Muhammad Armansyah, dan Bripda Ilham meninggal di tempat setelah sebelumnya dalam kondisi terkepung diberondong tembakan anggota kelompok kriminal bersenjata,” imbuh Patrige.

Ketiga jenazah, menurut Patrige, saat ini masih berada di Sinak, dan rencananya akan dibawa ke Jayapura menggunakan dua pesawat yang dicarter Polda Papua.

Nantinya, ketiga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura guna otopsi untuk mengetahui jenis amunisi yang dipakai kelompok kriminal bersenjata.

“Setelah diotopsi, jenazah akan disemayamkan di Mako Brimob sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing di Sorong, Tual, dan Jayapura,” ungkap Patrige.(Kompas)

Pesawat Trigana yang Ditumpangi Rombongan Kapolda Papua Ditembak di Sinak

JAYAPURA — Pesawat Twin Otter milik Trigana yang membawa rombongan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Senin (28/12/2015) sekitar pukul 10.15 WIT, ditembak kelompok bersenjata saat akan tiba di Sinak, ibu kota Kabupaten Puncak.

Kapolres Jayawijaya AKBP Semmy, seperti dikutip Antara, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, pesawat Trigana saat ini dalam perjalanan kembali ke Wamena.

Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Polri untuk mendapatkan keterangan lebih jauh terkait kejadian ini.

Update:
Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Pol Suharsono membantah bahwa pesawat Twin Otter milik maskapai Trigana Air yang ditumpangi rombongan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw ditembak.  Menurut dia, tidak ada penembakan, tetapi ada suara tembakan. (Kompas)

Harian Pagi Papua – Menjangkau Papua Dalam Berita. Email : redaksiharianpagipapua@gmail.com. CP : 081240462403. Alamat : Jayapura – Papua. Diterbitkan Berdasarkan UU Pokok Pers NO 40 Tahun 1999. Selama bertugas, wartawan Harian Pagi Papua dibekali Kartu Pers/Surat Tugas yang masih berlaku.

PEMIMPIN UMUM: Jack Wally
KEUANGAN DAN IKLAN: Vica Ireinne
MANAJER HRD: Ari Yoku
DISTRIBUSI PEMASARAN: Majalis, Guido Bagus
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB: Bento Madubun
REDAKTUR PELAKSANA: Marchel Kellen
REDAKTUR: Anang Boediono, Albert Yomo, Nunung Koesmiati
REDAKSI: Rambat Sri Handoyo, Erwin Senduk, Richard Mayor, Roy Purba, Lidya Salmah Fakaubun, Geisler Muguri, Manuel (Wamena), Vina (Wamena)
SEKRETARIS REDAKSI: Adriani T
DESIGN GRAFIS/LAY OUT: Erik Setiawan, Alfons Riberu
PERCETAKAN: PT. BALIEM MULTI MEDIA. (ISI DILUAR PENANGGUNGJAWAB PERCETAKAN)

Gubernur Papua: Pemerintah Harus Beri Kepastian Bisnis Freeport

KOMPAS.com – Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pemerintah segera memberi kepastian atas bisnis PTFreeport Indonesia (Freeport) di Papua demi kepentingan nasional.

“Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat (25/12/2015) malam.

Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri open house perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.

Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, tetapi juga terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

Ia mengatakan, kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, pemda berharap mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.

“Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya,” katanya.

Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. “Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik,” katanya.

Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PTFreeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.

Lukas menyebutakan, dirinya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.

Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.

“Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini,” katanya.

Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.

“Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan,” kata Maroef.

Sebelum menghadiri open house perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri open house yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah. (Kompas)